Sabtu, 29 Oktober 2011

Cerita" e-KTP


Apa dan Mengapa e-KTP
 
<Tgs SIM ku, skalian di post>:D
Apa itu e-KTP,
e-KTP atau KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan / pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional.
Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup
Nomor NIK yang ada di e-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya (Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk)
Quote:
Autentikasi Kartu Identitas (e-ID) biasanya menggunakan biometrik yaitu verifikasi dan validasi sistem melalui pengenalan karakteristik fisik atau tingkah laku manusia. Ada banyak jenis pengamanan dengan cara ini, antara lain sidik jari (fingerprint), retina mata, DNA, bentuk wajah, dan bentuk gigi. Pada e-KTP, yang digunakan adalah sidik jari.
Penggunaan sidik jari e-KTP lebih canggih dari yang selama ini telah diterapkan untuk SIM (Surat Izin Mengemudi). Sidik jari tidak sekedar dicetak dalam bentuk gambar (format jpeg) seperti di SIM, tetapi juga dapat dikenali melalui chip yang terpasang di kartu. Data yang disimpan di kartu tersebut telah dienkripsi dengan algoritma kriptografi tertentu. Proses pengambilan sidik jari dari penduduk sampai dapat dikenali dari chip kartu adalah sebagai berikut:
Sidik jari yang direkam dari setiap wajib KTP adalah seluruh jari (berjumlah sepuluh), tetapi yang dimasukkan datanya dalam chip hanya dua jari, yaitu jempol dan telunjuk kanan. Sidik jari dipilih sebagai autentikasi untuk e-KTP karena alasan berikut:
1. Biaya paling murah, lebih ekonomis daripada biometrik yang lain
2. Bentuk dapat dijaga tidak berubah karena gurat-gurat sidik jari akan kembali ke bentuk semula walaupun kulit tergores
3. Unik, tidak ada kemungkinan sama walaupun orang kembar
Quote:
Informasi penduduk yang dicantumkan dalam e-KTP ditunjukkan pada layout kasar berikut:
Untuk mendapatkan informasi di atas dari penduduk, wajib KTP harus mengisi formulir tipe F1.01.
Selain tujuan yang hendak dicapai, manfaat e-KTP diharapkan dapat dirasakan sebagai berikut:
1. Identitas jati diri tunggal
2. Tidak dapat dipalsukan
3. Tidak dapat digandakan
4. Dapat dipakai sebagai kartu suara dalam pemilu atau pilkada
Quote:
Struktur e-KTP terdiri dari sembilan layer yang akan meningkatkan pengamanan dari KTP konvensional. Chip ditanam di antara plastik putih dan transparan pada dua layer teratas (dilihat dari depan). Chip ini memiliki antena didalamnya yang akan mengeluarkan gelombang jika digesek. Gelombang inilah yang akan dikenali oleh alat pendeteksi e-KTP sehingga dapat diketahui apakah KTP tersebut berada di tangan orang yang benar atau tidak. Untuk menciptakan e-KTP dengan sembilan layer, tahap pembuatannya cukup banyak, diantaranya:
1. Hole punching, yaitu melubangi kartu sebagai tempat meletakkan chip
2. Pick and pressure, yaitu menempatkan chip di kartu
3. Implanter, yaitu pemasangan antenna (pola melingkar berulang menyerupai spiral)
4. Printing,yaitu pencetakan kartu
5. Spot welding, yaitu pengepresan kartu dengan aliran listrik
6. Laminating, yaitu penutupan kartu dengan plastik pengaman
e-KTP dilindungi dengan keamanan pencetakan seperti relief text, microtext, filter image, invisible ink dan warna yang berpendar di bawah sinar ultra violet serta anti copy design.
Penyimpanan data di dalam chip sesuai dengan standar internasional NISTIR 7123 dan Machine Readable Travel Documents ICAO 9303 serta EU Passport Specification 2006. Bentuk KTP elektronik sesuai dengan ISO 7810 dengan form factor ukuran kartu kredit yaitu 53,98 mm x 85,60 mm.
Mengapa harus e-KTP?
Quote:
Proyek e-KTP dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang terhadap negara dengan menduplikasi KTP-nya. Beberapa diantaranya digunakan untuk hal-hal berikut:
1. Menghindari pajak
2. Memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat di seluruh kota
3. Mengamankan korupsi
4. Menyembunyikan identitas (misalnya oleh para teroris)
Quote:
Kartu identitas elektronik telah banyak digunakan di negara-negara di Eropa antara lain Austria, Belgia, Estonia, Italia, Finlandia, Serbia, Spanyol dan Swedia, di Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir dan Maroko, dan di Asia yaitu India dan China.
Mendagri Gamawan Fauzi membeberkan keunggulan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang akan diterapkan di Indonesia, dibandingkan dengan e-KTP yang diterapkan di RRC dan India. Gamawan menyebut, e-KTP di Indonesia lebih komprehensif.
Di RRC, Kartu e-ID tidak dilengkapi dengan biometrik atau rekaman sidik jari. Di sana, e-ID hanya dilengkapi dengan chip yang berisi data perorangan yang terbatas. Sedang di India, sistem yang digunakan untuk pengelolaan data kependudukan adalah sistem UID (unique Identification), yang di Indonesia namanya NIK (Nomor Induk Kependudukan).
“UID diterbitkan melalui register pada 68 titik pelayanan, sedangkan program KTP elektronik di Indonesia akan dilaksanakan di 6.214 kecamatan,” ujar Gamawan.
“Dengan demikian, KTP elektronik yang akan diterapkan di Indonesia merupakan gabungan e-ID RRC dan UID India, karena KTP elektronik dilengkapi dengan biometrik dan chip,”



Fungsi dan Kegunaan E-KTP
Posted by admin on June 12, 2011
Ilustrasi: Target Fungsi e-KTP Jangka Panjang
Fungsi dan kegunaan e-KTP adalah :
1. Sebagai identitas jati diri
2.Berlaku Nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, dan sebagainya;
3. Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP; Terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan.
Penerapan KTP berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) telah sesuai dengan pasal 6 Perpres No.26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional Jo Perpres No. 35 Tahun 2010 tentang perubahan atas Perpres No. 26 Tahun 2009 yang berbunyi :
1. KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk;
2. Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi biodata, tanda tangan, pas foto, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan;
3.Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk disimpan dalam database kependudukan;
4.  Pengambilan seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada saat pengajuan permohonan KTP berbasis NIK, dengan ketentuan : Untuk WNI, dilakukan di Kecamatan; dan Untuk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dilakukan di Instansi Pelaksana *). 5.
5. Rekaman sidik jari tangan penduduk yang dimuat dalam KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan penduduk yang bersangkutan;
6. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perekaman sidik jari diatur oleh Peraturan Menteri.



e-KTP Hadapi Banyak Masalah

Terbit pada 27 Juni 2011 - 21:00 WIB | Berita Nasional | Dibaca : 225 kali
Laporan: Redaksi
Ilustrasi
CIAMIS, (Tubas) – Program Kartu Tanda Penduduk Elektrik (e-KTP) di Kabupaten Ciamis, Jabar, dihadapkan banyak masalah. Pemrosesan e-KTP 1.300.000 wajib KTP hanya mengandalkan 210 tenaga operator akibat keterbatasan dana Pemkab Ciamis. Dengan permasalahan itu Disdukcapil setempat bertekad akan mensukseskan pelaksanaan program kegiatan e-KTP yang direncanakan mulai 1 Agustus mendatang.
Kepala Disdukcapil Kabupaten Ciamis Yonni Kuswardiono melaui Sekretaris Dinas Hendar Suhendar di ruang kerjanya, kepada tubasmedia.com, pekan lalu, mengakui adanya masalah tersebut. Pasalnya, pemerintah pusat hanya akan mengalokasikan dua mesin per kecamatan, sementara biaya penambahan daya listrik dan lainnya yang memerlukan dana cukup besar yang dibebankan kepada daerah.
“Ada beberapa permasalahan yang akan dihadapi, yaitu penambahan daya listrik setiap kantor kecamatan, penambahan tenaga operator, jarak tempuh dari tiap desa ke kecamatan dan minimnya pendanaan seputar penyelenggaraan e-KTP ini,” kata Hendar.
Menurut Hendar yang mengikuti Rakornas e-KTP di Jakarta, dua mesin sidik jari dan foto serta mesin cetak e-KTP setiap kecamatan harus diupayakan penambahan daya listrik, sebab untuk satu mesin diperlukan 750 watt, sehingga untuk dua mesin diperlukan 1.500 watt. “Saat ini masih kami kaji, apakah memungkinkan untuk penambahan daya atau ada alternatif lain,” ujarnya.
Masalah lainnya, tambah Hendar penambahan tenaga operator dari semula seorang saat ini diperlukan empat orang untuk mengoperasikan dua mesin. Memang, beberapa kecamatan telah siap untuk penambahan tenaga operator, hanya saja akan dihadapkan pada masalah penguasaan teknologi.

E-KTP, Solusi Mengatasi Identitas Ganda

Rabu, 10 Agustus 2011 02:43:35 - oleh : user
Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, permasalahan yang saat ini belum terselesaikan adalah banyaknya data penduduk ganda, termasuk di wilayah Kecamatan Pandaan, yang ada kalanya seorang warga, selain memiliki KTP beralamat Pandaan, juga memiliki KTP yang beralamat di Kecamatan lain.
Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia secara bertahap menyusun program electronic-KTP atau lebih dikenal dengan nama e-KTP. e-KTP adalah penerapan dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) online plus pengaman. Agar sulit dipalsukan e-KTP akan terintegrasi secara online disertakan sidik jari dan chip berisi data pribadi.



Jadikan E-KTP Solusi Kependudukan Yang Akurat, Bukan Jadi Proyek Semata

E-KTP adalah sebuah program yang di rencanakan segera di luncurkan sebagai salah satu basis data yang dapat dianggap memiliki akurasi yang cukup baik dalam masalah kependudukan di Tanah Air, sehingga tidak ada lagi penduduk yang memiliki KTP ganda. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPR RI Abdul Malik Haramain mengatakan, Megaproyek KTP elektronik (e-KTP) yang sudah jelas - jelas menggunakan dana anggaran negara sekitar Rp 6 triliun, nantinya jangan hanya menjadi sebuah proyek semata tanpa memberikan manfaat yang lebih bagi perbaikan pemanfaatan data kependudukan di Tanah Air.

Salah satu manfaat yang harus dipenuhi yakni, manfaat dalam menyelesaikan berbagai persoalan data pemilih yang lazim terjadi dalam pemilu, baik pemilu nasional maupun pemilu kepala daerah (pilkada). E-KTP dalam hal tersebut harus mampu dapat menjawab berbagai persoalan data pemilih, terutama validitas dan kebenaran data penduduk dalam Pemilu 2014 dan pilkada selanjutnya.

"Mari kita awasi bersama-sama proyek e-KTP tersebut, jangan sampai hal tersebut hanya menjadi proyek semata," kata Abdul Malik Haramain.

Lebih lanjut menurutnya Politisi PKB ini, selama ini persoalan data penduduk memang telah menjadi masalah yang besar dalam berbagai persoalan pemilu. Jika, memang pemerintah memiliki tekad untuk memperbaiki database kependudukan melalui e-KTP, maka upaya itu perlu didukung dan diawasi bersama.

"Komisi II DPR juga akan mengawasi secara intensif berbagai persoalan yang nantinya akan muncul terkait e-KTP ini, kami mulai mengumpulkan berbagai informasi, misalnya terkait tender e-KTP kemarin," kata Abdul Malik Haramain.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi meminta kepada panitia tender KTP eletronik (e-KTP) untuk terbuka kepada media. Upaya ini sangat penting guna meluruskan berbagai informasi yang bersifat simpang-siur terkait tender e-KTP seharga Rp 5,9 triliun yang berkembang pada akhir-akhir ini di sejumlah media massa.

"Makanya saya mengusulkan, agar panitia tender duduk bersama di sini, mungkin dia menjaga-jaga rahasia segala macam ya, tapi, kalau sekarang semua proses sudah berjalan, minta Pak Donny (Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri) dan minta panitia tender menjelaskan semuanya," kata Gamawan Fauzi.

Mendagri juga mengatakan, bahwa selama ini proses tender e-KTP telah berjalan sesuai aturan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah. Bahkan, proses tender hingga penunjukan pemenang tender sebelum disetujuinya, terlebih dahulu dimintakan evaluasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Seluruh proses tender tercatat secara detail di panitia tender.

Gamawan juga membantah bahwa panitia tender dalam memilih penawaran harga berdasarkan penawaran harga tertinggi dalam proses tender e-KTP. Masih menurut gamawan, pemenang tender yang telah ditetapkan oleh panitia, yakni konsorsium PNRI (Percetakan Negara RI) yang menawarkan harga terendah dari satu konsorsium perusahaan peserta tender lainnya maka dialah yang dinyatakan lolos oleh panitia.

Di tambahkan oleh Gamawan, seluruh informasi yang dibutuhkan media terkait proses tender e-KTP dapat dimintakan jawabannya kepada panitia tender. Panitia tender telah mencatat dan memiliki sejumlah pertimbangan atas semua proses tender yang telah berlangsung selama ini.(mil/lie berbagai sumber)



suara keadilan
Guest
#1 | Posted: 4 Aug 2011 04:57
Reply Quote
1. apakah eKTP bisa diakses diinternet untuk melihat jumlah penduduk..?
2. Sejaumana akurasi e KTP sehingga tidak ada lagi seseorang yang memiliki KTP Ganda.

hendravandame
Forums Member
#2 | Posted: 5 Aug 2011 06:35
Reply Quote
ternyata E-Ktp masih terbelenggu dlm banyak masalah. bukan hanya tendernya yang bermasalah akan tetapi dalam suplai perangkatnya kedaerahpun masih bermasalah contohnya di DKI saja blm tersuplai seluruhnya bagaimana bisa mensuplai kedaerah yg lain contohnya wilayah papua yang transportasinya sangat susah dijangkau. Pan menteri kayaknya bapak salah memberikan tanggung jawab kepada Sucofindo selaku pemenang tender. kenapa saya katakan salah, karena kejadian yg kecil saja misalnya BALI pada saat melakukan BIMTEK didaerahnya seluruh pembiyayaan bimtek dibebankan kepada Pendamping Kabupaten. Apa itu aturan yang betul. Seakan2 sucofindo tidak mau bertanggung jawab. Jdi kalau memang sucofindo tdk mampu dalam kegiatan ini tlg di kaji ulang kinerjanya.

upinson
Forums Member
#3 | Posted: 6 Aug 2011 00:12
Reply Quote
hendravandame:
ternyata E-Ktp masih terbelenggu dlm banyak masalah

Memang pak, masih belom cukup matang ini semua





____________________________
Tablet Android Honeycomb Terbaik Murah di padu dengan Peluang Bisnis Online BlakBlakan serasa seperti Tablet Android Honeycomb Terbaik Murah yang bisa digunakan untuk Metode Bisnis Online Memberikan Bukti Nyata dan sepertinya memang Mari Berkomunitas di Faceblog itu perlu loh....

jcountrue@yahoo .com
Guest
#4 | Posted: 7 Aug 2011 21:20
Reply Quote
kelihatannya tidak ada koordinasi dan persiapan yang matang oleh kementrian dan pihak pemenang, contohnya yang diundang untuk pelatihan BiMTEK E-KTP serta penandatanganan kontrak pendamping di Jakarta pada tanggal 25 -28 Agustus 2011 adalah Kabupaten Manokwari, tau-taunya setelah para pendamping kembali ke kabupaten tiba-tiba ada perubahan jadwal bahwa pelaksanaannya dialihkan di kabupaten sorong yang mana pendampingnya belum dilatih. itu menunjukkan kerjaan yang amburadul dimana pihak sucofindo dengan percaya diri turun ke Kabupaten sorong membentuk pendamping. tanpa mengikuti SOP yang telah disusun. pak mentri stop dengan kerja tipu-tipu.

jcountrue@yahoo .com
Guest
#5 | Posted: 7 Aug 2011 21:26
Reply Quote
kelihatannya tidak ada koordinasi dan persiapan yang matang oleh kementrian dan pihak pemenang, contohnya yang diundang untuk pelatihan BiMTEK E-KTP serta penandatanganan kontrak pendamping di Jakarta pada tanggal 25 -28 Agustus 2011 adalah Kabupaten Manokwari, tau-taunya setelah para pendamping kembali ke kabupaten tiba-tiba ada perubahan jadwal bahwa pelaksanaannya dialihkan di kabupaten sorong yang mana pendampingnya belum dilatih. itu menunjukkan kerjaan yang amburadul dimana pihak sucofindo dengan percaya diri turun ke Kabupaten sorong membentuk pendamping. tanpa mengikuti SOP yang telah disusun. pak mentri stop dengan kerja tipu-tipu.

@SPulosari
Guest
#6 | Posted: 9 Aug 2011 15:03
Reply Quote
Maaf, kapan distribusi perangkat keras/lunak E KTP untuk Kabupaten Garut akan di Drop, menurut surat dari Disdukpil Kab. Garut dimulai tanggal 15 Agustus 2011 dan pelaksanaan pelayanan dimulai pada tanggal 18 Agustus 2011....,
Terimakasih.

may_suramay@yah oo.com
Guest
#7 | Posted: 12 Aug 2011 10:45
Reply Quote
KUALIFIKASI DAN TUGAS PENDAMPING KECAMATAN (DAMTAN)
A. KUALIFIKASI
- Minimal D3 IT/Sistem Informatika/(Teknik (dgn sertifikat Komputer)).
- Mampu dan mengerti operasi komputer.
- Memiliki Kemampuan Melakukan Training kepada operator Kecamatan.
- Berdomisili di Kabupaten setempat.
- Bersedia Dikontrak selama 4 bulan.
- Kerja full time.
- Tidak sedang terikat dengan pekerjaan lain selama kontrak berlangsung.

pada kenyataannya pendamping kecamatan dan kabupaten bukan yang bersertifikat komputer,,, di daerah kami cuma 5 dari 37 orang pendamping kecamatan yang bersertifikat komputer... hasil bimbingan teknis kemarin malah puyenggg.... ditambah alatnya cuma 1 ga dijamin semua operator bisa mahir semuanya.... akan sukseskah pelaksanaan e-KTP? pesertanya ga dikasih modul tatacara penggunaan perangkat lagi malah dikasih SOP.... gak nyambuuuuunggg....

suara rakyat
Guest
#8 | Posted: 12 Aug 2011 10:47
Reply Quote
KUALIFIKASI DAN TUGAS PENDAMPING KECAMATAN (DAMTAN)
A. KUALIFIKASI
- Minimal D3 IT/Sistem Informatika/(Teknik (dgn sertifikat Komputer)).
- Mampu dan mengerti operasi komputer.
- Memiliki Kemampuan Melakukan Training kepada operator Kecamatan.
- Berdomisili di Kabupaten setempat.
- Bersedia Dikontrak selama 4 bulan.
- Kerja full time.
- Tidak sedang terikat dengan pekerjaan lain selama kontrak berlangsung.
pada kenyataannya pendamping kecamatan dan kabupaten bukan yang bersertifikat komputer,,, di daerah kami cuma 5 dari 37 orang pendamping kecamatan yang bersertifikat komputer... hasil bimbingan teknis kemarin malah puyenggg.... ditambah alatnya cuma 1 ga dijamin semua operator bisa mahir semuanya.... akan sukseskah pelaksanaan e-KTP? pesertanya ga dikasih modul tatacara penggunaan perangkat lagi malah dikasih SOP.... gak nyambuuuuunggg....

Guest
#9 | Posted: 16 Aug 2011 19:22
Reply Quote
Pak Menteri......gimana nih pengiriman perangkat oleh konsersium gaga "bagus"....solong boy.....tanpa ada koordinasi......apakah cocok atau tidak....gita ga pernah tau.........terus kok pendamping kecamatan yg ditugaskan konsersium seperti asal-asalan...mo sukses gimana nih..pelaksanaan e ktp di daerah................tolong jgn dianggap kambing congek nih daerah................

upin ipin
Forums Member
#10 | Posted: 16 Aug 2011 23:24
Reply Quote
Gan ane mau tanya ni soal e-KTP,...
1. jumblah operator untuk stiap klurahan d jakarta brp, ??
2. memang stiap klurahan mendapatkan 2 unit komputer tuk operator, ??
3. ada klausul kontrak kerja ga untuk operator, ??

agus_kurnia19@y ahoo.co.id
Guest
#11 | Posted: 20 Aug 2011 21:08
Reply Quote
Sepertinya semua daerah merasakan hal yang sama... mulai dari penjadwalan, sdm damtan, pola pelatihan operator dan pengiriman barang semuanya amburadul..... gimana tuh cara kerja konsorsium... apa cuma melaksanakan kontrak aja tanpa memperhatikan kualitas dan tujuan pelaksanaan program e-ktp..... lebih baik semua bubar karena daerah jadi kelimpungan.. satu hal yang paling mencolok para damtan tidak lebih pintar dari operator kecamatan.... gimana mereka mau pintar cuma tau soal e ktp dari pelatihan yang hanya 4 hari.....

jaguar
Forums Member
#12 | Posted: 21 Aug 2011 18:05
Reply Quote
semua kekacauan e-ktp ini sudah sejak dari awal pelatihan tgl 25-29 juli kemarin, dari terlantarnya peserta saat pelatihan, hingga sampai sekarang pengiriman peralatan yang tidak becus...
sucofindo harus mempertanggung jawabkan semua kekacauan e-ktp yang menjadi tanggung jawabnya...

suara hati
Guest
#13 | Posted: 22 Aug 2011 11:40
Reply Quote
pusat harusnya pro aktif dong ke daerah... kontrol bagaimana cara kerja konsorsium/pihak ke III benar atau tidak... jangan lepas tangan begitu saja.... coba kontrol para calon pendamping teknis apa benar dari kalangan profesional seperti yang dikatakan Kepala Pusat Penerangan Kemdagri Reydonnyzar Moenek ‎"Tim pendamping itu disiapkan dari kalangan profesional," coba cek ke daerah apa benar itu?

Guest
#14 | Posted: 23 Aug 2011 13:29
Reply Quote
di kota salatiga seharusnya trial mulai tgl 22 kmrn, ternyata batal...
e-ktp harusnya mulai tgl 5, ternyata diundur...
alat belum semua dikirim...

Euncoy
Guest
#15 | Posted: 24 Aug 2011 09:44
Reply Quote
Asssalamualaikum/ salam sejahtera

Salam Kenal buat teman Teman Bimtek E KTP

Sepertinya apa yang diutarakan teman2 memng Pelaksanaan E KTP,,dari mulai perekrutan,,Pelatihan Dan masalah masalh hak serta kewajiban Kontrak dan tetek bengek lainnya,,,,kalau diberi nilai Mungkin Dapat Nilai Minus,,,

Kalau disimpulkan menurut pendapat saya[i]terasa dipaksakan,,,tanpa perencanaan Yang benar benar matang,,,seolah olah proyek yang konon katanya terbesar didunia ini hanya proyek kecil....

PAdahal ini untuk kemajuan bangsa Kita,,,padahal orang2 yang terlibat dalm proyek ini adalah orang prang pintar,,,

sampai sampai saya pernah mengatakan " Ko training dulu Baru tanda Tangan Kontrak"
Tanda Tangan Kontrak pun seolah dipaksakan Karena kami perlu uang buat mengganti biaya berangkat kejakarta,,,Eh,,malah Pulangnya suruh pake Uang sendiri!!!!!!!!

Samapi saat ini pun belum jelas,,,,,Kapan Hak kami ( bukan Gaji Dan RAB) Uang kami pulang dibayarkan, walau hitungannya cuma GA sampai puluhan juta>>>

Mudahan ini jadi bahan renungan buat kita semua.....ini menimpa saya dan rekan rekan saya,,,saya ga tau dengan teman tea\man yang lain,,,,than All




Uji Coba Perekaman Data e-KTP
Senin, 08 Agustus 2011 10:39 wib
Bappeda-IR

Rencana pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk melaksanakan program nasional berupa penyelenggaraan elektronik Kartu Tanda Penduduk atau yang dikenal dengan e-KTP segera terlakasana Rabu (28/9) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pekanbaru mulai uji coba melakukan perekaman data yang dilaksanakan di Kantor Camat Sail.
Jumadi (37) warga jalan ronggo warsito tampak gembira saat dirinya menjadi orang pertama program uji coba perekaman e-KTP tersebut. “Saya agak grogi dan senang mendapat giliran pertama pada perekaman ini, karena besok-besok saya tidak perlu dan repot lagi untuk menunggu surat undangan perekaman ini. Apalagi nanti saya memiliki e-KTP lebih awal dari warga lainnya,” ungkap Jumadi.
Kadisdukcapil Pekanbaru, M Noer MP kepada Tribun, Rabu (28/9) menyebutkan, memang pada akhir bulan ini memang pada akhir bulan ini pihaknya sudah melakukan perekaman diri tersebut. “Kita laksanakan perekaman sesuai dengan intruksi. Ini membuktikan komitmen Pekanbaru mendukung program nasional,” ungkap M Noer.
Ujicoba ini, ulas M Noer, untuk melihat kondisi yang ada dan untuk melihat apa saja kendala dilapangan. Tujuannya agar kedepannya bisa di lakukan evaluasi untuk mengatasinya. Sehingga pelaksanaan di kecamatan-kecamatan lain sudah bisa dilaksanakan dengan baik.
“mereka yang direkam data dirinya adalah masyarakat yanga telah diundang, membawa KK dan KTP asli serta membawa Surat Pemberitahuan Nik (SPN). Perekaman yang dilakukan itu yakni, foto wajah dari depan,  tanda tangan, sidik jari, dan iris mata (pola mata). Setelah perekaman dilakukan, dokumen warga dikembalikan,” jelas M Noer.
Hasil perekaman ini kata M Noer, akan dikonsultasikan dengan data pusat.”Hasil konsultasi dengan data pusat itu, akan dilakukan pencetakan secara massal oleh konsorsium. Setelah di cetak pihak konsorsium akan menyampaikan kepada kita, dan kita akan dipanggil kembali warga untuk mengambil e-KTP. Saat itulah KTP asli ditukar dengan e-KTP, sehingga warga tidak terganggu dengan tetap memegang dokumen mereka,” papar M Noer.
Minggu depan, sebut M Noer, akan dilakukan uji coba dikecamatan lain yang sudah siap peralatannya, baik siap dari segi teknis peralatan maupun ketersediaan tenaga listrik dan petugas. “Sedangkan untuk rencara launching pada senin depan, camat bukit raya atau di Kantor Camat Senapelan. Pada prinsipnya launching ini untuk memotivasi masyarakat untuk hadir perekaman e-KTP ini. Maka, kita mengimbau masyarakat yang sudah mendapat panggilan, segera datang kekantor camat masing-masing untuk perekaman,” pinta M Noer

Penerapan E-KTP di Makassar Lamban

MAKASSAR– Penerapan program kartu tanda penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP di Kota Makassar berjalan lamban. Dalam 11 hari pascapeluncuran atau Kamis (15/9), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dikcapil) baru mampu melayani pengambilan data bagi 17.000 penduduk.
Sementara itu,Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menargetkan 1,097 juta warga Makassar memiliki e-KTP dalam 100 hari kerja ke depan.Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar Maruhum Sinaga berkilah, lambannya pembuatan e-KTP karena peralatan yang minim.
Dia menyebutkan, dari 80 set alat pembuatan e-KTP yang dijanjikan Pemerintah Pusat, baru terealisasi 28 set atau dua set per kecamatan. “Jumlahnya masih sedikit yang bisa diselesaikan memiliki e-KTP. Faktor peralatan menjadi kendala utama sehingga perencanaan target tidak berjalan baik. Hingga kemarin, program ini baru melayani sekitar 17.000 warga,”ungkapnya dalam rapat kerja dengan Komisi A DPRD Makassar,kemarin.
Karena itu, dia berharap ada kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk memperpanjang hingga 2012. Selain itu, penggunaan anggaran untuk menunjang kelancaran pelaksanaan e-KTP ini juga diupayakan berjalan sesuai mekanisme yang ada, seperti pengadaan makan-minum harus ditenderkan dan biaya operator e- KTP sebesar Rp500 per KTP.
Pemkot Makassar mengajukan permintaan anggaran Rp6,156 miliar untuk mendukung e-KTP ini. Sekitar Rp900 juta di antaranya dialokasikan untuk peningkatan daya listrik di 14 kantor kecamatan. Berkaca pada pelaksanaan e-KTP,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar pesimistis jika pelaksanaannya dapat berjalan sesuai rencana. Target tersebut dinilai mustahil dilakukan.
“Pengakuan dari Pemkot, bahkan kalau semua peralatan yang ada sekarang dimaksimalkan terus-menerus menyelesaikan 1,079 juta orang memiliki e-KTP, itu sulit dilakukan. Apalagi, peralatan e-KTP juga tidak bisa maksimal terusmenerus. Perencanaan program ini sudah bagus, tetapi pelaksanaannya yang kacau balau,” kata Ketua Komisi A DPRD Makassar Rahman Pina, kemarin.
Politikus Partai Golkar itu menyatakan, Pemkot Makassar harus segera meminta Pemerintah Pusat mengirimkan sisa peralatan e-KTP. Dari 80 set peralatan e-KTP yang ada, baru tersedia 28 set sehingga masih tersisa 52 set. Hal ini dimaksudkan mempercepat realisasi pelaksanaan e-KTP.
Apalagi, Pemkot Makassar telah mengalokasikan anggaran hingga Rp6,1 miliar untuk mendukung program itu. “Kami akan meninjau langsung besok (hari ini) ke Kecamatan Rappocini dan Kecamatan Makassar terkait pelaksanaan e-KTP ini. Kami ingin tahu perkembangan, prosesnya, hingga kemampuan kecamatan menyelesaikan e-KTP per hari,”pungkasnya. SI/ yakin achmad





Tidak ada komentar:

Poskan Komentar